Dari Sunan Kalijogo ke Kedaulatan Pangan

Kamis, 1 Juli kemarin, Cak Nun diminta berceramah pada acara Temu Tani & Nelayan Nasional yang diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyyah bertempat di P4TK Matematika Yogyakarta. Topik yang diberikan kepada Cak Nun adalah “Budaya Agraris di Indonesia: Dulu, Kini, dan Esok.

Di hadapan sekitar 120 peserta yang terdiri atas unsur-unsur Muhammadiyyah dan perwakilan petani dan nelayan, Cak Nun mengatakan, “Sudah pasti saya tidak paham masalah pertanian. Tetapi yang saya akan kemukakan nanti justru terkait dengan strategi Muhammadiyyah.”

Menariknya, sebelum sampai ke poinnya, Cak Nun juga bercerita tentang sejarah agraris di Indonesia dikaitkan dengan kiprah Sunan Kalijogo. Sesuatu yang jarang diperhatikan orang. Pada mulanya kerajaan Majapahit yang dalam versi yang diperkenalkan Cak Nun ada kemungkinan berpusat di Sidoarjo. Waktu itu, di wilayah Sidoarjo, terjadi deformasi tanah akibat pergerakan lempeng bumi dari wilayah pegunungan Kendeng Pati dan seterusya hingga ke Sidoarjo, sehingga tanah di Sidoarjo mengandung lumpur. Ini berdampak pada menurunnya kualitas dan kuantitas pertanian di Majapahit. Majapahit pun kemudian mengalami kemunduran.

Peralihan dari kemunduran Majapahit menuju tahap sejarah selanjutnya dikawal oleh Sunan Kalijogo. Menurut Cak Nun, Sunan Kalijogo adalah seorang pendekar dan strateg sehingga ia bisa meyakinkan para petinggi Majapahit bahkan mereka bisa masuk Islam, bahkan juga Brawijaya V ikut masuk Islam. Kependekaran dan kestrategan inilah yang membuat Sunan Kalijogo mampu mengintegrasikan budaya agraris Majapahit dengan budaya pesisir Pantai Utara.

Peralihan ini terbagi ke tiga arah. Pertama ke Demak. Kedua, ke daerah Cetho dekat Gunung Lawu, dan ketiga, ke Selatan (Sabdopalon Nyogenggong). Peralihan ini bisa dikatakan sebagai eksperimentasi dari budaya agraris ke budaya pesisir, meskipun ini hanya berhasil selama beberapa tahun saja. Terutama wilayah Mataram yang tetap saja agraris, karena pantai Selatan bukanlah wilayah persentuhan dengan dunia global, sebagaimana Pantura.

Sejarah itu berlanjut hingga datangnya kolonial Belanda dengan VOC-nya, disambung politik etis kultur stelsel Van Deventer yang membuka politik tertutup agraris dengan dunia budaya global, sampai dipertegas kembali oleh kebijakan politik Pak Harto pada 1968 melalui kebijakan politik terbuka (dengan perjanjian 30 tahun pasar bebas). Hingga saat ini tiba pada masa—istilah Cak Nun—ultraliberalisme. Cak Nun memberi contoh bahwa banyak sawah-sawah yang tidak lagi dimiliki para petani atau orang setempat. Tambak-tambak juga banyak yang dimiliki oleh orang luar daerah. Juga mall-mall. Maka Cak Nun berpesan bila memang Muhammaddyyah hendak nyunggi wakule petani dan nelayan janganlah gembelengan.

“Kita dikepung oleh ultraliberalisme. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita punya kedaulatan. Ada dua pilihan bagi Muhammadiyyah. Pertama, dengan kekuatan dan kohesi jaringannya yang berskala nasional, apakah Muhammadiyyah akan memilih kedaulatan itu, sekurang-kurangnya kedaulatan bisa dilakukan di kalangan Muhammadiyyah sendiri, tanpa “mengganggu” negara. Umpamanya, para petani Muhammadiyyah menjual hasil pertaniannya (padi, beras, dll) ke kelas menengahnya Muhammadiyyah, dan seterusnya. Kedua, karena titik-titik menyangkut pertanian terletak pada kebijakan pemerintah, maka Muhammadiyyah harus berpikir dan bekerja keras untuk melahirkan pemimpin nasional yang punya konsern dan perjuangan pada soal pertanian ini. Jika memilih pilihan ini, maka sejak sekarang Muhammadiyyah harus mencanangkannya sejak sekarang. Dengan kata lain, ambil kedaulatan pangan itu,” papar Cak Nun.

Lebih jauh Cak Nun menegaskan, “Jadi, Muhammadiyyah akan membikin konsep integrated farming saja, semacam kegiatan LSM, ataukah akan menegakkan kedaulatan pangan nasional dengan menyiapkan kepemimpinan nasional yang perlu disiapkan sejak sekarang, yang manakah yang akan dipilih? Diskusi ini sendiri akan berorientasi ke mana? Berorientasi pada yang pertama saja juga sangat oke dan saya bisa memafhumi, tetapi jika memilih yang kedua sangat bagus, dan inilah sebenarnya yang perlu digagas dalam Muktamar seabad Muhammadiyyah kali ini.”

Rangkaian acara temu tani dan nelayan nasional ini sendiri juga dalam rangka menyambut dan menyemarakkan Muktamar seabad Muhammadiyyah yang digelar di Yogyakarta 3-8 Juli 2010. Dalam rangkaian Muktamar itu sendiri, Cak Nun dan KiaiKanjeng juga diminta terlibat dalam sejumlah perhelatan Mukatamar, di antaranya persembahan musik KiaiKanjeng, mengiringi tari kolosal flashlamp Collosal dance Didik Nini Thowok, berkolaborasi dengan Orkestra Dwiki Darmawan, pada acara tanggal 3 malam di stadion Mandala Krida, serta nanti akan dua kali bermaiyahan dengan muktamirin. []